Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi aat kunjungan kerja ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (22/7/2025). Foto : Estu/Andri

PARLEMENTARIA, Banyuwangi — Komisi V DPR RI menyoroti ketidaksesuaian data penumpang dalam sistem manifest kapal penyeberangan dan mendesak perbaikan menyeluruh terhadap sistem pendataan tersebut. Sorotan ini mencuat saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (22/7/2025), menyusul insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya dan kebakaran KM Barcelona di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara.

“Di KM Barcelona ada 500 lebih penumpang. Yang dilaporkan hanya 280-an. Itu berarti hampir setengahnya tidak terdata. Bisa dibayangkan tuh, hampir setengahnya,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi.

Menurut Mori, ketidaksesuaian antara jumlah penumpang riil dan data manifest sangat membahayakan, terutama saat terjadi kecelakaan seperti kebakaran di atas kapal. Ia menekankan bahwa manifest berperan krusial untuk memastikan setiap penumpang tercatat, terutama dalam proses pencarian, evakuasi, atau identifikasi korban.

“Kalau dari 280-an penumpang itu ada manifestnya, kalau mereka hilang ada catatannya. Tapi bagaimana dengan yang 200-an lainnya? Kalau mereka hilang, gimana cara carinya? Kalau mereka meninggal, gimana?” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa perbaikan sistem manifest mutlak dilakukan, meskipun konsekuensinya membuat proses keberangkatan memerlukan waktu lebih lama. Menurutnya, keselamatan dan kepastian hukum jauh lebih penting dibanding efisiensi semu yang mengorbankan akurasi data.

“Inilah yang kita sampaikan, bahwa proses dalam rangka menyempurnakan manifest harus jadi perhatian. Kita harus pastikan bahwa semua orang yang memakai jasa angkutan pelayaran ini wajib ada di dalam manifest,” tegas Mori.

Komisi V akan terus mendorong pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan dan operator kapal, untuk memperketat regulasi dan pengawasan terhadap pendataan penumpang demi mencegah jatuhnya korban akibat kelalaian administratif. (est/aha)